Senin, 06 September 2010
Analisa Peta Kekuatan Militer Indonesia-Malaysia
Perundingan Indonesia-Malaysia di Kota Kinabalu
Minggu, 05 September 2010
Surat Terbuka Siswa SMP di Kudus untuk Malaysia
Aksi damai di tengah gencarnya sejumlah kelompok masyarakat di Tanah Air menggelar aksi unjuk rasa mengecam Malaysia itu usai mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.
Kamis, 02 September 2010
Isi Surat Terbuka Seorang Warga Malaysia Untuk Indonesia
Isi Surat Terbuka Seorang Warga Malaysia Untuk Indonesia
“Besok, kita merayakan hari kemerdekaan. Tapi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita, Jalur Gemilang; diinjak, dibakar, dan diludahi oleh warga negara yang kita anggap sebagai tetangga terdekat. Mereka bahkan melempar tinja ke kedutaan besar kita.
Ini sangat menyakitkan, bahwa warga Indonesia–yang adalah saudara muslim kita–melakukannya di bulan suci Ramadhan, jelang umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri; sebuah hari yang penuh kebaikan dan maaf.
Massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) bahkan makin berani hari ke hari, mereka berdemonstrasi serupa di Banda Aceh dan Pekanbaru.
Bendera adalah kelompok yang sama yang mengancam untuk menyerang kita dengan tongkat dan batu tahun lalu–ketika tuduhan perilaku buruk kepada pembantu asal Indonesia diarahkan pada kita. Kali ini mereka menggunakan isu penangkapan tiga staf pemerintah oleh aparat Malaysia, 13 Agustus lalu.
Bendera berteriak-teriak ‘Ganyang Malaysia’ dan ‘Malingsia’. Bahkan mereka mengancam menggunduli warga negara Malaysia sebelum mengirim mereka pulang. Jelas sekali, ada sesuatu yang mendasar yang menyebabkan mereka berani bertindak seperti itu.
Kelompok ini tidak akan punya keberanian untuk mendemo Petronas dan Bank CIMB Niaga tanpa ada persetujuan diam-diam dari beberapa tangan yang tak terlihat.
Isu juga dipanaskan politisi dan anggota parlemen di Indonesia. Mereka justru mendukung gerakan seperti itu. Mereka bahkan meminta pemerintah memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Malaysia. Sementara media massa Indonesia jadi ‘kipas’, makin memanaskan sentimen anti-Malaysia.
Kita bertanya-tanya, mengapa aparat Indonesia tidak mencegah pengunjuk rasa menyerang kedutaan Malaysia. barikade, atau gas air mata misalnya. Memang ada yang ditangkap, tapi semuanya dilepaskan.
Kita, orang Malaysia, sudah bertindak mulia dengan tidak membalas tindakan itu. Ini langkah bijak karena kita tak ingin ada serangan balik dari 2 juta penduduk Indonesia, legal atau ilegal, yang ada di negara kita. Tapi berapa lama kita harus menahan diri?
Saya takut, kebaikan kita dianggap sebagai kelemahan.
Saya khawatir atas keselamatan orang Malaysia di Indonesia. Kita harus segera memulangkan duta besar, staf kedutaan, dan semua mahasiswa Malaysia di sana. Memberi kesempatan pada mereka merayakan Idul Fitri dengan damai dan tenang.
Kita juga harus menghentikan kunjungan ke Indonesia saat ini. Nanti, ketika situasi sudah damai kembali, mereka bisa kembali ke Indonesia.
Aksi protes tidak lebih dari sebuah tampilan arogan yang terus tumbuh besar dan kuat. Ini mungkin hanya ancaman kosong dan mungkin tidak menimbulkan risiko untuk warga negara kita. Tapi, bagaimanapun, kedaulatan dan martabat kita telah diganggu.
Indonesia berutang kata maaf.
Rabu, 01 September 2010
TNI gelar latihan perang di dekat wilayah perbatasan
Sidharto Danusubroto: TNI gelar latihan perang di dekat wilayah perbatasan : Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Sidharto Danusubroto mengingatkan agar jangan lagi pemerintah menerapkan prinsip "Seribu Kawan Nol Musuh" atau bentuk soft diplomacy lain. Dia meminta semua itu diganti dengan kebijakan diplomasi yang bersifat lebih cerdas (smart diplomacy) dalam menghadapi arogansi Malaysia selama ini.
"Malah kalau perlu tunjukkan ketegasan dan keseriusan kita lewat gesture tertentu, misalnya, TNI gelar latihan perang di dekat wilayah perbatasan atau kawal saja nelayan-nelayan kita yang mencari ikan di perairan yang masih disengketakan," ujar Sidharto di Jakarta, Selasa (31/8/2010).
Sementara itu, Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan peran Indonesia yang sebetulnya masih sangat besar di kawasan Asia Tenggara termasuk di ASEAN. Bahkan, tahun depan Indonesia mendapat giliran memimpin ASEAN.
Untuk itu, menurut Guntur, penting kiranya dalam penuntasan masalah dan sengketa agar Indonesia, begitu juga Malaysia, bisa selalu mengacu pada Piagam ASEAN (ASEAN Charter).
Hal itu didukung Menlu Marty, yang mengatakan bahwa Indonesia selama ini memang dijadikan acuan dan pengayom oleh negara-negara di ASEAN sekaligus kerap dijadikan penengah untuk setiap konflik yang terjadi di antara negara-negara itu.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengharapkan Presiden SBY dalam penyikapannya besok bisa memastikan sejumlah hal, antara lain, penegasan Indonesia akan menentang segala bentuk pelecehan dan eksploitasi ketergantungan yang mungkin dilakukan oleh Malaysia.
Untuk itu, pemerintah tidak akan menoleransi segala macam pelecehan terhadap martabat bangsa dan negara oleh aparat Malaysia dan akan bersikap responsif dalam mengambil tindakan terhadap setiap upaya pihak Malaysia yang dapat memunculkan kemarahan publik Indonesia.
Selain itu, tambah Hikmahanto, dia berharap pemerintah juga akan menyuarakan ke Malaysia kalau pihaknya tidak akan menggunakan kekerasan dalam upaya penegakan kedaulatan, kecuali untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB atau mengembalikan status quo atas wilayah yang dipersengketakan. (Kompas.com)
Tri Rosanto: Pokoknya NKRI harga mati!!
Tri Rosanto: Pokoknya NKRI harga mati!! : Unjuk rasa untuk menyatakan perlawanan terhadap Malaysia terus meluas. Setelah sehari sebelumnya ratusan orang yang tergabung dalam Simphoni Kebangsaan berunjuk rasa di Kabupaten Tegal, kini giliran puluhan anggota Forum Laskar Merah Putih Brebes mengadakan unjuk rasa serupa di halaman Gedung DPRD Brebes, Selasa (31/8/2010).
Mereka meneriakkan perlawanan terhadap Malaysia, yang dinilai telah menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia. Para peserta unjuk rasa menusuk bendera Malaysia dengan bendera Indonesia yang dipasang pada bambu. Selanjutnya, mereka juga membakar bendera Malaysia.
Sebelum berunjuk rasa, para anggota Laskar Merah Putih membuka posko sukarelawan yang bersedia dikirim ke Malaysia. Ketua Forum Laskar Merah Putih Brebes Bambang Ristanto mengatakan, jumlah pendaftar yang sudah menyatakan kesediaannya menjadi sukarelawan di Malaysia sebanyak 20 orang. "Kita mulai dari anggota Forum Laskar Merah Putih," katanya.
Dalam unjuk rasa tersebut, lanjut Bambang, mereka meminta agar pemerintah memberikan payung hukum kepada TNI untuk menindak tegas oknum asing yang melanggar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk oknum dari Malaysia.
Mereka juga meminta agar DPRD Kabupaten Brebes mengirimkan surat ke Presiden untuk segera mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia harus dihargai dan dihormati kedaulatannya.
Syaefudin Tri Rosanto, Sekretaris Forum Laskar Merah Putih Brebes, mengatakan, sebenarnya masyarakat mencintai perdamaian. "Namun, apabila perdamaian tidak bisa terwujud, upaya yang bisa dilakukan dengan melawan. Pokoknya NKRI harga mati," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Asmawi Isa, saat menerima para pengunjuk rasa, berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia dan para pimpinan DPRD lainnya akan mengadakan rapat untuk segera melayangkan surat kepada Presiden.
Sebagai wakil rakyat, ia juga sepakat untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. "Saya setuju NKRI harga mati," tambah Asmawi.
Ikrar Nusa Bhakti: SBY Harus Bersikap Tegas Terhadap Malaysia
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, Selasa (31/8/2010), mendesak pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bisa segera mengeluarkan penyikapan yang tegas menyusul ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terkait kawasan perbatasan.
"Yel-yel atau jargon masa lalu ganyang Malaysia masih bisa muncul dan diteriakkan lagi. Pemerintah harus paham itu". Ikrar Nusa Bhakti
Sikap tegas termasuk untuk menanggapi penyikapan dan komentar Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang terkesan mengabaikan surat resmi Pemerintah Indonesia tentang insiden itu, dengan tidak segera membalas atau menjawabnya walau sudah sepekan berlalu.
Ikrar juga mengingatkan pemerintah kalau di sebagian masyarakat Indonesia, sentimen terhadap Malaysia masih ada. Sikap sentimen itu merupakan warisan sejarah konfrontasi masa lalu antara Indonesia dan Malaysia.
"Jadi tidak mengherankan kalau ada kejadian macam kemarin di perairan Tanjung Berakit, yel-yel atau jargon masa lalu 'ganyang Malaysia' masih bisa muncul dan diteriakkan lagi. Pemerintah harus paham itu," ujar Ikrar.
Pernyataan Ikrar ada benarnya. Saat sesi penyampaian pertanyaan rapat kerja Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta para menteri jajarannya, dengan Komisi I, Effendi Choirie dari Fraksi PKB menyempatkan diri membaca pidato Soekarno saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.
"Tolong jangan lagi kita (Indonesia) seolah berada dalam posisi inferior dengan kemampuan diplomasi yang letoy. Pemerintah harus berani. Bukan kita yang butuh mereka tapi justru sebaliknya. Kalau mau tarik saja semua TKI di sana," ujar Effendi. (Kompas.com)